Opini : Mengurai Akar Kekerasan terhadap Pemuka Agama

Beberapa pekan terakhir terjadi tujuh tindak kekerasan terkait dengan ustaz, pondok pesantren, organi sasi Islam, biksu Buddha, hingga pendeta. Jika diamati dari penjelasan kepolisian, dari tujuh kejadian itu, empat melibatkan orang diduga mengalami gangguan jiwa. Beberapa insiden kekerasan terhadap tokoh agama yang dimaksud antara lain penyerangan terhadap KH Umar Basri, pengasuh pondok pesantren Al Hidayah, Cicalengka, Jawa Barat. Ulama ini diserang seorang bernama Asep sesaat setelah menunaikan salat subuh. Setelah itu penganiayaan terhadap Komandan Brigade Pon dok Pesantren Persis Bandung, Jawa Barat, Ustad Prawoto. Bahkan akibat penganiayaan tersebut, pemuka agama tersebut meninggal dunia. Selain itu penyerangan terhadap Pastor Karl Edmund Prier dan sejumlah jemaat gereja Katolik Santa Lidwina, Sleman, Yogyakarta, oleh seorang pemuda bersenjata pedang bernama Suliono pada Sabtu (11/2/2018). Seolah berbagai kejadian yang menghantui masyarakat susul menyusul, muncul tenggelam silih berganti. Sementara berbagai proses hukum untuk mengatasi tindak kekerasan itu terus dilakukan, tapi publik juga menunggu sejauh mana keseriusan polisi mengusut secara tuntas dan adil. Jika pengusutan kasus-kasus di atas tidak segera terselesaikan, dampaknya sungguh tidak baik. Apalagi menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Publik seolah dibiarkan menebak-nebak makna rentetan kejadian itu. Mungkin akan muncul pertanyaan, apakah ada yang mau mendiskreditkan umat Islam? Apakah ada yang berani mengadu domba umat beragama? Apakah ada yang dengan cara terselubung sengaja memancing konflik untuk kepentingan politik? Tak kalah krusialnya, efek menerka-nerka ini berhasil menciptakan kegaduhan di media sosial. Kita merasa seperti ada yang menciptakan “keresahan” di masyarakat. Keresahan ini diulang berkali-kali mendekati pilkada dan pilpres.

Terorisme dan Balas Dendam

Di antara penjelasan pemerintah atas berbagai peristiwa tindak kekerasan di atas, publik juga dibingungkan dengan beberapa istilah akhir-akhir ini, seperti “teroris”, “jaringan teroris”, dan lone wolf. Namun, sepadan dengan istilah terorisme muncul pula istilah balas dendam (revenge ). Terorisme dan balas dendam tentu berbeda. Namun demikian, membedakan kedua nya juga tidak mudah, meski pun motivasi keduanya bisa jadi sama. Tindakan balas dendam memunculkan teror yang merupakan pertalian dengan kejadian masa lalu. Jadi, maksud balas dendam muncul karena sebab atas kejadian lain di masa lalu.

Sementara maksud dari terorisme adalah menimbulkan keta kutan akan bahaya yang akan terjadi di masa depan (Douglas dan Walsler, 1982). Salah satu unsur penting dalam terorisme adalah efektivitasnya menimbulkan ketakutan. Sementara balas dendam hanya sekadar pelampiasan sesaat atas ketertekanan yang menimpa seseorang atau kelompok, habis itu masalah bisa di anggap selesai. Dalam terorisme, untuk menimbulkan ketakutan bisa dengan desasdesus, tidak melulu dengan tindak kekerasan. Sementara balas dendam biasanya di akhiri dengan tindakan kekerasan. Namun, dalam terorisme juga tak menutup mata muncul tindak kekerasan dengan tujuan untuk menakut-nakuti. Terorisme itu strategi sementara balas dendam adalah tindakan nyata. Saat ini akan sangat sulit membedakan mana tindakan teror dan mana tindakan balas dendam. Lebih sulit lagi jika teroris itu didasari oleh semangat balas dendam. Artinya, teroris menciptakan rasa takut dengan tindakan balas dendam.

Negara dan Kekerasan

Apa pun perbedaan antara terorisme dan balas dendam keduanya sering identik dengan tindak kekerasan. Artinya, tindak kekerasan sering melekat pada kata terorisme dan balas dendam. Munculnya tindak kekerasan bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga negara. Bisa jadi negara tidak merasa melakukan kekerasan, tetapi berbagai kebijakan memicu kekerasan. Masalahnya, di negara manapun negara kadang dianggap pemicu kekerasan karena kepentingan negara itu mengatur, sementara masyarakat adalah pihak yang di atur. Keduanya dalam hal ini sering berbeda kepentingan.

Kaitannya dengan itu, kita diingatkan oleh pendapat Mahatma Gandhi. Ia pernah me - nga takan bahwa penyebab ke kerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat pihak lain (Windhu, 1992). Karean itu, kekerasan juga bisa disebabkan oleh negara. Seandainya kekerasan dipicu oleh kebijakan negara, biasanya bermuara pada usaha untuk mem pertahankan pemerintah an. Bahkan, penelitian Ariel Her yanto (1993) mengungkapkan, kekerasan yang dilaku kan oleh pemegang kekuasaan acapkali dilakukan melalui kegiatan intelijen. Biasanya, pemegang kekuasaan memancing terjadinya kekerasan di masyarakat agar pemegang kekuasaan memiliki alasan kuat memberlakukan keadaan darurat.

Dengan kata lain, negara yang ingin mempertahankan kekuasaan sengaja menciptakan chaos terlebih dahulu. Hal ini dilakukan tidak dengan terang-terangan dan membutuhkan bantuan intelijen yang kuat serta mumpuni. Negara bisa memancing pihak lain melakukan keke rasan. Kemudian aparat secepatnya menuduh yang dipancing sebagai pemicu tindak kekerasan. Dalam hal ini, aparat kemudian punya alasan menciptakan ketenangan dan ketertiban. Aparat dengan segala aturan negara ingin dianggap sebagai pihak yang berada di baris depan dalam usaha mengatasi tindak kekerasan. Tentu saja intrik-intrik ini hanya mudah dipahami oleh mereka yang mengetahui se jarah militer dan pernik-pernik kehidupan aparat keamanan negara.

Kemudian opini digiring sesuai dengan tujuan tertentu untuk menguntungkan pihak yang sedang berkuasa. Pengalaman pada pemerintahan era Orde Baru (Orba) menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Mengapa negara perlu melakukan ketertiban dan keamanan sampai dengan tindak kekerasan? Tulisan Ian Jeffrey Ross (1997) bisa dijadikan salah satu alasannya. Ia pernah mengatakan bahwa untuk mengatasi keadaan tidak stabil mau pun mengancam kejatuhan penguasa, negara bisa melakukan tindak kekerasan. Bahkan, secara agak bombastis Jacobs dan O’Brien (1988) menyatakan ke terlibatan polisi se - cara struktural dalam pelbagai tindak ke kerasan terhadap ras tertentu menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat dan me mancing kerusuhan di masyarakat.

Menekan Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan akan tetap mewarnai dinamika sosial politik di masyarakat. Hal itu sangat mungkin terus menggejala jika ada kepentingan-kepentingan politik yang mengikutinya. Terhadap tindak kekerasan akhir akhir ini muncul, pemerintah boleh mengatakan tak ada kaitannya dengan pilkada atau pemilu. Namun, kesimpangsiuran proses penyelesaian kasus-kasus yang selama ini terjadi membuka peluang masyarakat menafsirkan secara sepihak. Apalagi jika kemudian polisi menduga kuat bahwa yang melakukan tindak kekerasan adalah orang gila.

Informasi ini bisa dipahami, tetapi rentetan kejadian selama ini yang belum terselesaikan memunculkan kesan bahwa aparat ingin menghindar dari segala tuduhan. Tindak kekerasan sebenarnya tidak akan muncul jika rasa keadilan masyarakat sudah mendekati titik ideal. Keadilan memang multitafsir, tetapi keadilan dalam sistem peme rintahan tolok ukurnya tak lain ada lah aturan hukum. Jika aturan hukum sudah ditegakkan, maka keadilan akan tercapai dan tindak kekerasan tidak akan terus bermunculan. Rasa keadilan di masyarakat seolah terus terpupuk dengan rentetan kejadian ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.

Menyitir pendapat Gandhi dikutip di atas sangat mungkin ada struktur yang salah dalam dinamika sosial politik bangsa. Apa yang salah sehingga beras dan garam harus impor? Apa yang salah sehingga kebutuhan hidup masyarakat kian susah didapatkan? Ini tidak bermaksud menyu - dut kan pemerintah. Tentu saja tulisan ini semangatnya membangun. Sebab di manapun dan kapan pun, pemerintah tetap akan menjadi sorotan dan sasaran kritik. Masyarakat akan menilai sejauh mana rasa keadilan diwujudkan dan itu menjadi garansi utama menekan tindak kekerasan yang terus bermunculan.

 

Nurudin

Kepala Pusat Kajian Sosial Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMM

 

 

Dimuat dalam http://koran-sindo.com/page/news/2018-02-22/1/4/Mengurai_Akar_Kekerasan_terhadap_Pemuka_Agama

Shared: